oleh : Andhi Mahligai
Di
negeri seperti Indonesia, nasib klub sepakbola tak ubahnya nasib partai
politik. Apa yang terjadi pada Persebaya hari ini mengingatkan dengan
apa yang terjadi pada PDI Perjuangan di era Orde Baru.
Pada saat Orde Baru berkuasa, intervensi politik penguasa sangat kuat dalam kehidupan Partai Politik. Partai Politik dan klub sepakbola jelas sangat berbeda. Namun di Indonesia, intervensi terhadap partai dan klub sepakbola oleh tangan-tangan politik bisa serupa.
Kita tentu masih ingat bagaimana Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin Megawati Sukarnoputri tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru hanya mengakui PDI yang diketuai Suryadi. Karena itu, PDI yang dipimpin Megawati tidak berhak untuk ikut kompetisi liga politik bernama pemilu 1997.
Namun PDI yang dipimpin Megawati tidak menyerah dan terus berjuang. Saat itu simpatisan, kader, dan pengurus PDI Megawati kompak untuk memboikot PDI yang dipimpin oleh Suryadi. Bahkan ada gerakan politik yang merupakan inisiatif akar rumput PDI Megawati yang populer dengan sebutan Mega Bintang, dimana para simpatisan PDI Megawati mengalihkan dukungan pada Partai Persatuan Pembangunan. Alhasil, PDI Suryadi tak mendapat dukungan politik yang akhirnya kalah telak pada Pemilu 1997. Semua Massa PDI bisa membedakan mana partai sejati dan mana partai buatan pemerintah.
Tak ada yang abadi, rezim Orde Baru akhirnya runtuh. Dengan dibukanya sistem kepartaian yang lebih terbuka di Pemilu 1999, PDI pimpinan Megawati akhirnya ikut pemilu. Namun, PDI pimpinan Megawati pun terpaksa mengubah nama partainya menjadi PDI Perjuangan untuk membedakan dengan PDI buatan pemerintah. Akhirnya pada Pemilu 1999 PDI Perjuangan memenangkan pemilu dan PDI pimpinan Suryadi tereliminasi dengan sendirinya. Sampai saat ini, partai pimpinan Megawati tetap mengunakan nama PDI Perjuangan dan tidak mengubah nama kembali menjadi PDI. Hal ini bisa dipahami, tetap menggunakan nama PDI Perjuangan akan terus mengingatkan kita akan sejarah perlawanan partai ini pada penguasa.
Kembali pada nasib Persebaya, Kongres Luar Biasa PSSI telah menghasilkan beberapa putusan yang salah satunya adalah unifikasi liga antara ISL dan IPL dengan format 18 Klub ISL + 4 Klub IPL dalam kompetisi tahun 2014. Persebaya yang berlaga di IPL harusnya punya hak untuk berebut tiket kompetisi tahun depan dalam semangat unifikasi liga, akan tetapi menurut petinggi PSSI, Persebaya yang berlaga di IPL tidak mempunyai hak, karena keabsahan diberikan pada 'Persebaya' yang berlaga di Divisi Utama PT. Liga Indonesia.
Dalam pandangan Bonek, putusan PSSI tersebut telah mengabaikan faktor legalitas dan juga sejarah panjang Persebaya. Putusan tersebut dinilai sebagai putusan politis untuk menghapus Persebaya dari konstelasi sepak bola nasional untuk selamanya.
Hal ini bisa dipahami, karena Persebaya dan juga suporternya adalah satu kesatuan yang terus menyuarakan perbaikan sepak bola nasional pada rezim PSSI yang berkuasa. Hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap PSSI yang telah 'mendegradasikan' Persebaya secara paksa di musim 2010. Sehingga mungkin saja, Persebaya dan pendukungnya adalah suara sumbang yang harus 'dihilangkan'.
Bonek tidak bisa menerima putusan PSSI yang memberikan keabsahan pada 'Persebaya' yang berlaga di Divisi Utama PT. Liga Indonesia. Bagaimana tidak, bagi Bonek terbentuknya 'Persebaya' Divisi Utama dinilai merupakan campur tangan dari Rezim PSSI yang saat itu diketuai oleh Nurdin Halid tanpa dukungan dari Klub Internal sebagai pemilik Persebaya. Para pemain pun bukan merupakan binaan asli Persebaya, melainkan pemain Persikubar Kutai Barat yang diboyong ke Surabaya.
Kasarnya Persebaya telah dikloning oleh rezim PSSI yang berkuasa saat itu. Untuk itu, 'Persebaya' yang ada di Divisi Utama tidak mendapatkan legitimasi dari Bonek. Bonek mendukung secara total Persebaya yang berlaga di IPL.
Kita tahu nasib Persebaya hari ini segaris dengan PDI Mega di masa Orde Baru. PSSI tidak mengakui Persebaya yang bermain di IPL. Namun sebagaimana PDIP dulu, sejarah perlawanan tak pernah lekang. Pendukung Persebaya terus menyuarakan pemboikotan jika Persebaya yang berlaga di IPL merger dengan 'Persebaya' yang ada di Divisi Utama. Bagi mereka, melakukan merger berarti mengakui langkah-langkah politik yang diambil PSSI dalam mendzolimi Persebaya.
Sebagian besar Bonek juga menyuarakan sikap yang sama, lebih baik Persebaya berlaga di Divisi terbawah dan akan terus didukung daripada memberikan legitimasi pada 'Persebaya' Divisi Utama. Kecintaan Bonek pada Persebaya tak akan mengalahkan kecintaan mereka pada kebenaran.
Selain gerakan dari Bonek, langkah hukum pun akan diambil oleh pemilik Persebaya dengan mengajukan gugatan pada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia untuk memperjuangkan hak Persebaya mengikuti kompetisi di 2014.
Kita menunggu, akankah kali ini Persebaya dipaksa kalah dan harus bermain dari Divisi III (divisi terbawah) dengan nama berbeda, yakni Persebaya 1927 sebagaimana PDI pimpinan Megawati pada masa lalu yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan? Ataukah perjuangan arek-arek Suroboyo dalam memperjuangkan kebenaran akhirnya berakhir dengan kemenangan.
Toh, meskipun nantinya kalah dan terpaksa berganti nama, Bonek bisa membedakan mana yang sejati. Karena bagaimanapun sejarah tak bisa dibeli, tapi sejarah itu dibuat dan terus melekat. Begitupun juga dengan Persebaya, apapun namanya nanti semua orang pasti tahu bahwa Klub ini adalah SIVB yang berdiri sejak 18 Juni 1927 dan akan terus dicintai oleh pendukungnya.
Yang jelas dalam sejarah, mereka yang punya tekad, boleh kalah, tapi tak pernah akan pernah menyerah.
Pada saat Orde Baru berkuasa, intervensi politik penguasa sangat kuat dalam kehidupan Partai Politik. Partai Politik dan klub sepakbola jelas sangat berbeda. Namun di Indonesia, intervensi terhadap partai dan klub sepakbola oleh tangan-tangan politik bisa serupa.
Kita tentu masih ingat bagaimana Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin Megawati Sukarnoputri tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru hanya mengakui PDI yang diketuai Suryadi. Karena itu, PDI yang dipimpin Megawati tidak berhak untuk ikut kompetisi liga politik bernama pemilu 1997.
Namun PDI yang dipimpin Megawati tidak menyerah dan terus berjuang. Saat itu simpatisan, kader, dan pengurus PDI Megawati kompak untuk memboikot PDI yang dipimpin oleh Suryadi. Bahkan ada gerakan politik yang merupakan inisiatif akar rumput PDI Megawati yang populer dengan sebutan Mega Bintang, dimana para simpatisan PDI Megawati mengalihkan dukungan pada Partai Persatuan Pembangunan. Alhasil, PDI Suryadi tak mendapat dukungan politik yang akhirnya kalah telak pada Pemilu 1997. Semua Massa PDI bisa membedakan mana partai sejati dan mana partai buatan pemerintah.
Tak ada yang abadi, rezim Orde Baru akhirnya runtuh. Dengan dibukanya sistem kepartaian yang lebih terbuka di Pemilu 1999, PDI pimpinan Megawati akhirnya ikut pemilu. Namun, PDI pimpinan Megawati pun terpaksa mengubah nama partainya menjadi PDI Perjuangan untuk membedakan dengan PDI buatan pemerintah. Akhirnya pada Pemilu 1999 PDI Perjuangan memenangkan pemilu dan PDI pimpinan Suryadi tereliminasi dengan sendirinya. Sampai saat ini, partai pimpinan Megawati tetap mengunakan nama PDI Perjuangan dan tidak mengubah nama kembali menjadi PDI. Hal ini bisa dipahami, tetap menggunakan nama PDI Perjuangan akan terus mengingatkan kita akan sejarah perlawanan partai ini pada penguasa.
Kembali pada nasib Persebaya, Kongres Luar Biasa PSSI telah menghasilkan beberapa putusan yang salah satunya adalah unifikasi liga antara ISL dan IPL dengan format 18 Klub ISL + 4 Klub IPL dalam kompetisi tahun 2014. Persebaya yang berlaga di IPL harusnya punya hak untuk berebut tiket kompetisi tahun depan dalam semangat unifikasi liga, akan tetapi menurut petinggi PSSI, Persebaya yang berlaga di IPL tidak mempunyai hak, karena keabsahan diberikan pada 'Persebaya' yang berlaga di Divisi Utama PT. Liga Indonesia.
Dalam pandangan Bonek, putusan PSSI tersebut telah mengabaikan faktor legalitas dan juga sejarah panjang Persebaya. Putusan tersebut dinilai sebagai putusan politis untuk menghapus Persebaya dari konstelasi sepak bola nasional untuk selamanya.
Hal ini bisa dipahami, karena Persebaya dan juga suporternya adalah satu kesatuan yang terus menyuarakan perbaikan sepak bola nasional pada rezim PSSI yang berkuasa. Hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap PSSI yang telah 'mendegradasikan' Persebaya secara paksa di musim 2010. Sehingga mungkin saja, Persebaya dan pendukungnya adalah suara sumbang yang harus 'dihilangkan'.
Bonek tidak bisa menerima putusan PSSI yang memberikan keabsahan pada 'Persebaya' yang berlaga di Divisi Utama PT. Liga Indonesia. Bagaimana tidak, bagi Bonek terbentuknya 'Persebaya' Divisi Utama dinilai merupakan campur tangan dari Rezim PSSI yang saat itu diketuai oleh Nurdin Halid tanpa dukungan dari Klub Internal sebagai pemilik Persebaya. Para pemain pun bukan merupakan binaan asli Persebaya, melainkan pemain Persikubar Kutai Barat yang diboyong ke Surabaya.
Kasarnya Persebaya telah dikloning oleh rezim PSSI yang berkuasa saat itu. Untuk itu, 'Persebaya' yang ada di Divisi Utama tidak mendapatkan legitimasi dari Bonek. Bonek mendukung secara total Persebaya yang berlaga di IPL.
Kita tahu nasib Persebaya hari ini segaris dengan PDI Mega di masa Orde Baru. PSSI tidak mengakui Persebaya yang bermain di IPL. Namun sebagaimana PDIP dulu, sejarah perlawanan tak pernah lekang. Pendukung Persebaya terus menyuarakan pemboikotan jika Persebaya yang berlaga di IPL merger dengan 'Persebaya' yang ada di Divisi Utama. Bagi mereka, melakukan merger berarti mengakui langkah-langkah politik yang diambil PSSI dalam mendzolimi Persebaya.
Sebagian besar Bonek juga menyuarakan sikap yang sama, lebih baik Persebaya berlaga di Divisi terbawah dan akan terus didukung daripada memberikan legitimasi pada 'Persebaya' Divisi Utama. Kecintaan Bonek pada Persebaya tak akan mengalahkan kecintaan mereka pada kebenaran.
Selain gerakan dari Bonek, langkah hukum pun akan diambil oleh pemilik Persebaya dengan mengajukan gugatan pada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia untuk memperjuangkan hak Persebaya mengikuti kompetisi di 2014.
Kita menunggu, akankah kali ini Persebaya dipaksa kalah dan harus bermain dari Divisi III (divisi terbawah) dengan nama berbeda, yakni Persebaya 1927 sebagaimana PDI pimpinan Megawati pada masa lalu yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan? Ataukah perjuangan arek-arek Suroboyo dalam memperjuangkan kebenaran akhirnya berakhir dengan kemenangan.
Toh, meskipun nantinya kalah dan terpaksa berganti nama, Bonek bisa membedakan mana yang sejati. Karena bagaimanapun sejarah tak bisa dibeli, tapi sejarah itu dibuat dan terus melekat. Begitupun juga dengan Persebaya, apapun namanya nanti semua orang pasti tahu bahwa Klub ini adalah SIVB yang berdiri sejak 18 Juni 1927 dan akan terus dicintai oleh pendukungnya.
Yang jelas dalam sejarah, mereka yang punya tekad, boleh kalah, tapi tak pernah akan pernah menyerah.
@andhi667
Tidak ada komentar:
Posting Komentar